UNCLOS ADALAH : Pengertian, Sejarah, Tujuan, Latar Belakang

UNCLOS ADALAH : Konferensi PBB Tentang Hukum Laut Internasional

1. Apa Itu UNCLOS?

     United Nations Convention on the Law of the Sea disingkat atau UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi.  

2. Sejarah dan Latar Belakang UNCLOS

UNCLOS ( 1973-1982) merefleksikan batas pengertian hak international dan perlindungan terhadap lautan dan sumber daya yang dimilikinya
Pengertian Dan Latar Belakang .

UNCLOS dibangun berdasarkan konferensi modern pertama mengenai hukum laut, yang telah diselenggarakan pada tahun 1958. Konferensi ini mencoba mendamaikan 2 prinsip – kedaulatan negara dan kebebasan laut lepas. Banyak negara-negara pesisir mengklaim secara mutlak tentang kedaulatan atas besar area lautan, sebuah klaim yang bertentangan dengan sejarah prinsip navigasi bebas di lautan lepas.

Konferensi 1958 mencoba untuk menyelesaikan pertikaian ini dengan perhitungan tentang luasnya teitorial laut. Secara tradisional, teritorial laut di definisikan sebagai area yang diperluas sejauh 3 mil dari bibir pantai. Batas tiga mil bersumber dari abad ke 19 yang dapat dijadikan contoh teladan, menjadi kisaran rata-rata tembakan meriam dikembangkan oleh ahli hokum Belanda Cornelius van Bynkershoek . Semua perairan di luar batas-batas nasional dianggap perairan internasional : bebas untuk semua bangsa,

negara pesisir juga mengklaim kedaulatan itu diperluas ke benua itu sendiri, dimana dasar lautan turun ke dasar yang lebih dalam.

Negara-negara abad kedua puluh, telah mencari cara untuk meluaskan kedaulatan mereka lebih lanjut, pengklaiman secara hukum 200 mil di luar garis pantai, untuk memasukkan mineral sumber daya, untuk melindungi stok ikan , dan untuk menyediakan sarana untuk menegakkan kontrol polusi tanpa memperhatikan dimana batas benua berakhir..

Ketidak setujuan lain muncul : apakah ini merupakan kedaulatan yang absolut? Apakah itu mencakup sumber daya atau terbatas pada navigasi? Ketidaksetujuan ini akut karena zona 200mil sering kali bertumpang tindih. Lebih dari itu, mereka akan memungkinkan negara kepulauan untuk memperluas teritori dan kedaulatan mereka . konvensi hukum laut pada 1958 membahas keprihatinan ini, tapi tidak mudah untuk menyelesaikan masalah mereka diantara pihak yang bernegosiasi.

Setelah gagal dalam beberapa kali putaran negosiasi di 1960an, upaya internasional untuk mengatur lautan dilakukakan kembali pada 1973, sebagian dikarenakan momentum yang dihasilkan oleh konferensi Stockholm . konferensi UNCLOS (1973-1982) memperluas teritori laut sampai 12 mil, dimana negara boleh mengatur pelayaran. Pelayaran mempunyai lingkungan dan dampak keamanan bagi bangsa, negara pesisir mempunyai hak untuk memaksakan pengaturan pelayaran. UNCLOS juga mendirikan zona ekslusive ekonomi 200mil , pemberian hak-hak negara pesisir kepada para nelayan dan sumber daya mineral dalam area tersebut.

Kita dapat melihat di zona 200 mil adalah sebuah upaya privatisasi milik bersama. Negara telah enggan untuk menciptakan badan suprasional untuk mengatur hak milik bersama. Tapi dengan privatisasi milik bersama tersebut, negara pesisir mendapat penghargaan dan membayar biaya-biaya kontrol area laut yang luas. Secara teori, negara-negara ini akan bertingkah secara rasional –mereka akan melindungi lautan dan sumber daya nya .UNCLOS sangat kontroversial karena secara signifikan menyerahkan sumber daya kepada negara pesisir, banyak diantara mereka adalah negara yang sangat kaya. 

 
Banyak negara yang lebih miskin dan negara daratan memprotes ketentuan konferensi karena barang publik besar-besaran sangat berkurang. Konferensi menciptakan Kekuasaan Dasar Laut Internasional untuk mengawasi penjelajahan laut dalam, tapi ini masih tidak jelas seperti apakah dan bagaimana sumber daya dalam laut didistribusikan. Mereka yang memanfaatkan milik bersama secara global , yang sekarang terletak diluar zona 200 mil, diharuskan untuk berbagi kekayaan bersama komunitas international, tapi mereka yang memiliki kapabilitas untuk mengeksploitasi laut dalam enggan untuk menyepakati sumber daya eksplorasi jika keuntungan mereka secara signifikan menyempit.

Beberapa negara pesisir ingin meluaskan yurisdiksi mereka lebih jauh , jauh melampaui zona ekslusiv ekonomi 200 mil. Amerika Serikat contohnya, tidak mendaftar ke UNCLOS sampai 1994 yang banyak dilihat sebagai perusak semua perjanjian. Kini, negara pesisir kembali melanjutkan untuk mengklaim kedaulatan pantai mereka lebih lanjut.

Tujuan UNCLOS

Inisiatif unilateral, bilateral, dan multilateral mereka telah melindungi keanekaragaman hayati dan habitat alami telah menarik perhatian pada bahaya laut dan mamalia darat serta burung. Meskipun upaya ini telah bertemu dengan berbagai tingkat keberhasilan, mereka semua berusaha untuk menyelamatkan habitat dan spesies dari pembusukan dan eksploitasi ekonomi. Perjanjian-perjanjian internasional berikut telah didirikan untuk melestarikan habitat dan melindunginya.

Selain itu, IGO, seperti komisi penangkapan ikan paus internasional, juga telah didirikan untuk melindungi spesies yang terancam punah. Kebanyakan upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati terjadi pada tingkat nasional karena negara-negara yurisdiksi langsung atas habitat. Sebagai contoh, spesies terancam punah di AS bertindak melindungi spesies domestik seperti elang, burung hantu, dan serigala kayu, sementara Marinir AS Undang-undang Perlindungan Mamalia memperluas perlindungan untuk mamalia laut di luar yurisdiksi nasional dengan membatasi perdagangan dengan negara-negara yang panen lumba-lumba atau paus. Untuk sebagian besar, perlindungan habitat jatuh ke negara melalui perundang-undangan domestik.

Selain itu masih ada beberapa konferensi PBB tentang pengelolaan lingkungan hidup seperti  konvensi wina The Vienna Convention of the Protection of the Ozone and the Montreal Protocol (1985) dan konferensi rio dan dalam hal tersebut Konferensi Rio menimbulkan konvensi keanekaragaman hayati, yang ditandatangani oleh 155 negara,Kerangka hukum perjanjian mengakui hak kedaulatan negara terhadap sumber daya dalam yurisdiksi teritorial mereka, tetapi negara untuk melakukan perlindungan spesies, ekosistem, dan habitat. Perjanjian itu juga menetapkan aturan untuk penggunaan sumber daya genetik yang berasal dari tumbuhan dan hewan.

4 Comments

Leave a Reply