Peran Lembaga Keuangan Global – Pembangunan Ekonomi Indonesia

Peran Lembaga Keuangan Global Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

            Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peralihan dari tingkat ekonomi tertentu yang bercorak sederhana menuju ke tingkat ekonomi yang lebih maju. Banyak organisasi-organisasi internasional yang bergerak dibidang ekonomi yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada suatu negara yang sedang mengalami masalah ekonomi, seperti Meksiko dan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut misalnya The World Bank Group, The International Monetary Fund (IMF), The UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan The UN Development Program (UNDP).

            Namun, dalam kenyataannya apakah sebenarnya tujuan dari organisasi-organisasi tersebut? Apakah benar untuk membantu negara-negara agar terlepas dari masalah ekonomi atau untuk kepentingan negara-negara tertentu?. Kaum Realis, Liberal dan Marxis mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hal ini
isu pembangunan adalah perdebatan yang luar biasa.  Namun, kedua pendekatan memiliki suatu dasar yang umum. Keduanya setuju  prinsip itu merupakan hambatan utama pembangunan adalah hutang eksternal. Hutang eksternal adalah uang yang berutang kepada orang asing dan dibayar dalam mata uang asing. Utang eksternal negara berkembang diperkirakan lebih dari $ 700 miliar, dan pembayaran utang yang menyumbang lebih dari 20 persen dari ekspor mereka.
            Pandangan ortodoks, pembangunan cenderung untuk fokus pada endogen, atau internal, penyebab utang dunia ketiga. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan dan tuntutan konsumen dalam negeri menyebabkan ledakan utang eksternal. Pemerintah harus  menyediakan kesejahteraan kesehatan dan program pendidikan meskipun mereka tidak mempunyai pajak untuk mendukung kegiatan tersebut. Pemerintah dunia ketiga,malahan meminjam  dari luar negri. Mereka juga meminajam uang untuk mensubsidi enrgi dan produksi barang-barang domestik warga mereka agar mampu. Kadang-kadang pemirintah Negara ketiga banyak mengahbiskan uang mereka untuk kegiatan militer, seperti memoderenisasi militer mereka.
            Pendekatan kritikal menekankan penyebab eksogen atau ekternal karena utang didunia ketiga .critical theory menyatakan hutang pengembangan Negara adalah hasil dari faktor eksogen yang melampaui kontrol pemerintah . utang dunia ke tiga mulai berkesinambungan keitika ekonomi neoliberal pada IMF dan bank dunia menyarankan agar Negara berkembang meminjam modal sesuai yang mereka butuhkan untuk  mencapai ekonomi takeoff, namun, ekonomi  internasional rentan terhadap ketidakstabilan kronis selama 1970an, membuat  itu sangat sulit bagi Negara untuk merencanakan pertumbuhan ekonomi . Negara berkembang mulai meminjam kepada pemerintah barat dan bank-bank swasta di Negara barat. Pinjaman itu bukan untuk pengembangan ekonomi, tapi hanya untuk bertahan.

1.THE WORLD BANK GROUP

Cabang dari WORLD BANK GROUP :

IBRD (  International Bank for Reconstruction and Development )

             IBRD merupakan konservasi dari world bank group, pinjaman yang memakai system tradisional, meskipun kurang diminati dari pada bank komersial. IBRD lebih banyak meminjamkan secara ekslusif terhadap pemerintah, dan keputusan peminjaman harus melalui proses pengambilan suara terhadap anggota-anggota IBRD yang lainya. IBRD merupakan pemegang saham dalam yang sumber dayanya datang dari Negara dan pasar modal melalui peminjaman pribadi/swasta. IBRD dicari untuk meringankan Negara dunia ketiga karena pinajaman yang diberikan untuk menjalankan program yang berkontribusi bagi penghasilan Negara dan mendorong kapasitas produksi.

IFC ( international Finance Corporation)

            Pada tahun 1965 IFC membuat semangat investasi swasta dalam pembanguan Negara ( Bennet 1995,  313) IFC menyediakan “benih uang (seed money)” untuk menarik modal investor dari berbagai kalangan, domestik ataupun sumber dari luar negri. IFC juga memberikan pinjaman langsung dan melakukan investor dalam perusahaan swasta. Pada tahun 1989, IFC mendirikan international security group (ISG) untuk di rekomendasikan kepada negara dunia ketiga yang sedang di landa stock issue.

IDA ( International Development Association )

            Didirikan pada tahun 1960 untuk mambantu memenuhi investasi yang di butuhkan Negara miskin di dunia ketiga. Beberapa Negara berkembang terperosok dalam kemiskinan dan dibebankan oleh hutang, bahkan di bawah kedaan ekonomi dunia.  dalam IDA ini mereka tidak akan menemukan kriteria pinjaman yang konserfatif seperti IBRD.

MIGA ( Multilateral Investment Guarantee Agency )

            Pada 1988 MIGA  dibuat sebagai cabang dari world bank. Meskipun tujuan dari MIGA mirip dengan cabang-cabang dari world bank  lainya- yaitu mendorong investor domestic dan luar negri dalam pembanguna ekonomi. MIGA bukan merupakan agensi peminjaman, melainkan penjamin investasi yang tertanam pada suatu Negara terhadap kehilangan yang di sebabkan oleh perang, kekacauan politik, huru-hara, atau perampasan.

2.The Internasional Monetary Fund (IMF)

           IMF dibentuk pada konferensi Bretton Woods 1944, dengan menyediakan sebuah tatanan moneter internasional yang stabil serta fasilitas uang yang efisiensi dalam pertukaran barang dan jasa. Tatanan moneter yang stabil sulit untuk dibangun dan dipelihara. Untuk itu terletak pada tiga faktor penting:

1. Likuiditas

      mengacu pada jumlah mata uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Ini disediakan oleh pengeluaran defisit AS di rumah dan di luar negeri. Pasar internasional dibanjiri dolar AS, yang digunakan untuk pertukaran mata uang.

2. Pengaturan

      mengacu pada mekanisme nasional yang diselesaikan. Ketika negara bergabung dengan IMF, negara menyimpan jumlah mata uang tertentu dan sejumlah emas dan dolar kepada IMF, Negara kemudian dapat menggunakan cadangan atau meminjam dari IMF untuk menyelesaikan permasalahan nasional.

3. Keyakinan

      mengacu pada keyakinan subjektif luas bahwa mata uang tersebut, dan akan terus menjadi suatu nilai yang layak bagi pemerintah. Ini disediakan oleh cadangan emas AS

Sistem moneter Bretton Woods didasarkan pada gagasan “liberalisme”. Negara bagian diizinkan dengan persetujuan IMF untuk menyesuaikan nilai tukar mata uang mereka untuk membantu kesulitan jangka panjang neraca pembayaran. Negara juga bisa meminjam uang dari IMF untuk memenuhi defisit jangka pendek neraca pembayaran mereka . Dengan kata lain, IMF adalah bank sentral dari bank-bank sentral dunia. IMF melakukan banyak hal untuk menstabilkan sistem moneter internasional selama rekonstruksi Eropa dan Jepang.

3.  UN Conference on Trade And Development (UNCTAD)

          UNCTAD didirikan pada tahun 1964 sebagai sebuah badan antar pemerintahan yang tetap.UNTCTAD merupakan bagian utama dari PBB yang berhubungan dengan perdagangan, investasi, dan masalah pembangunan. Tujuan dari Organisasi ini adalah untuk memaksimalkan peluang perdagangan, investasi, dan pembangunan Negara Negara berkembang dan membantu mereka dalam upaya untuk berintegrasi ke dalam ekonomi dunia secara adil..
          Tujuan utama dari UNCTAD adalah untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan semua aspek-aspek pembangunan, termasuk perdagangan, bantuan keuangan, transportasi dan teknologi.Konferensi UNCTAD biasanya diadakan sekali empat tahun.
          Pengaruh UNCTAD dalam isu isu pembangunan telah terbentuk dan memiliki peran penting semenjak runtuhnya Uni Soviet. Dengan berakhirnya perang dingin dan transisi dari bekas Blok Timur dan Negara-negara penerus Soviet ke demokrasi pasar telah muncul pada akhir masa ideology alternative terhadap kapitalisme. UNCTAD masih mempertahankan bahwa Negara-negara berkembang terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbelakangan di karenakan posisi mereka yang kurang menguntungkan dalam Organisasi-organisasi Internasional.
          Pendapatan ekspor mereka berasal dari laba yang rendah dari produk-produk mereka, yang membuat mereka rentan terhadap ekspansi dan kontraksi ekonomi dalam perekonomian global.Resesi ekonomi global yang disebabkan oleh resesi AS di tahun 1980-an yang berdampak buruk bagi Negara-negara berkembang.UNCTAD mendapatkan kritikan karena pendekatan yang konfrontatif terhadap pembangunan ekonomi.
          UNCTAD terus berusaha untuk memperluas diskusi mereka tentang globalisasi di luar dari penyatuan pasar untuk ide-ide pengetahuan bersama untuk keamanan dan juga pembangunan. Bagaimanapun juga kebanyakan dari anggota UNCTAD tetap pesimis tentang prospektif mereka untuk mengurangi angka kemiskinan di Negara-negara berkembang yang berada di dalam system dunia yang terus berkembang.

4. The UN Development Program (UNDP)

      UNDP diciptakan pada tahun 1965, ketika sidang umum merger dua program pembangunan PBB: Perluasan program bantuan teknis (EPTA) dan dana khusus negara-negara bersatu untuk pembangunan ekonomi (SUNFED) UNDP didanai melalui kontribusi sukarela dari anggota. Proyek ini berkoordinasi dengan badan-badan khusus PBB lainnya, bank dunia dan IMF. UNDP menekankan transfer teknologi dan membantu negara berkembang dengan pengembangan teknis. Operasi UNDP lebih cocok untuk negara berkembang karena mereka tidak menyimpang jauh dari upaya pembangunan ortodoks, terutama pinjaman yang disuaikan dengan struktural.
        Pandangan ortodoks dan kritis dari pembangunan sesuai dengan pendekatan teoretis yang digunakan dalam teks ini. Liberal mematuhi pandangan ortodoks tentang pembangunan dan menganjurkan resep orientasi-pasar. Realis cenderung melihat pembangunan dalam cahaya yang ortodoks, tetapi menentang resep liberal, terutama mereka yang menghapus negara dari sektor-sektor kunci ekonomi. Pendekatan ortodoks dapat merusak kekuasaan negara, dan itu tidak bisa diterima banyak nasionalis di negara berkembang.
      Negara berkembang telah memerangi nasionalis brutal terhadap kekuatan kolonial dan telah mengalami intervensi daya-besar selama Perang Dingin. Negara Dunia Ketiga waspada terhadap politik, ekonomi, dan inisiatif sosial yang menimpa pada hak prerogatif kedaulatan mereka. Oleh karena itu, banyak negara berkembang menggabungkan realis dengan pandangan eksploitasi Marxis. Banyak negara berkembang melihat strategi liberal sebagai pelindung bagi si kaya dengan mengorbankan kaum miskin. 
Pendekatan liberal cenderung menyalahkan negara atau individu dan tidak mempertimbangkan konteks global dan pembagian kerja internasional yang mendorong keterbelakangan. Marxis berpendapat bahwa tidak ada perubahan dalam modus produksi kapitalis, negara-negara berkembang harus melindungi diri dari kekuatan-kekuatan pasar sebagai krisis periodik pada pasar yang menyebabkan ketidakstabilan global. Pemerintah harus mempromosikan industri dalam negeri dan mengakarkan upaya agar orang-orang membantu dirinya sendiri. 
Kebanyakan feminis, kecuali feminis liberal, juga memiliki pandangan kritis dari pembangunan karena pandangan ortodoks mengabaikan dampak yang berbeda dari program pembangunan pada wanita. Pada kasus yang mempelajari krisis peso Mexico, kami menjalin ortodox dan pandangan kritis dari pembangunan dengan pendekatan teoretis realisme, liberalisme, Marxisme, dan feminisme untuk memahami asal-usul krisis dan mengevaluasi upaya-upaya internasional untuk mengelola krisis.

CASE STUDY : INDONESIA

Indonesia sebagai  “macan asia” dan “cermin asia selatan”. Indonesia menyediakan sebuah model pembangunan ekonomi untuk dunia ketiga. Nilai Rupiah Indonesia jatuh dan untuk menaikkannya pemerintah Indonesia meminjam sejumlah $33 miliar dalam pinjaman luar negri jangka pendek dan menutup 16 Bank yang bangkrut, pada juli 1997.

Januari 1998, US dan IMF meluncurkan kerjasama paket bantuan dari $43 M untuk Indonesia. Suharto, presiden Indonesia, yang mempunyai power selama kurang lebih 30 tahun menyetujui keadaan IMF pembangunan kembali ekonomi. Maret 1998, presiden Suharto terpilih sebagai presiden yang selama pemerintahannya diwarnai banyak kekerasan dan protes-protes anti pemerintah, itu sebagai harga untuk setujunya Indonesia terhadap IMF dalam penghapusan kesepakatan pengontrolan harga dan subsidi. Pada May 1998 Suharto mundur dan digantikan oleh Presiden Habibie, namun protes tetap saja berlanjut.

Pada Juni 1999 indonesia  mengadakan pemilihan bebas dalam 44 tahun dan Megawati Sukarno Putri terpilih sebagai presiden.

Di waktu yang tak terduga parlemen memilih Abdurahman Wahid menggantikan Megawati pada oktober 1999. Wahid mulai untuk  mengimplementasikan reformasi sebagai alat yang dibutuhkan oleh IMF, walaupun secara perlahan dan dengan cara yang khusus.

Pada tahun 2001 kepopuleran Wahid drop dan langkah reformasi melambat dan berhenti.

A REALIST CUT

      Sejarah Indonesia  menggambarkan keunggulan politik diatas prinsip ekonomi yang abstrak. Pengalaman pertumbuhan spektakuler oleh Indonesia adalah hasil dari kebijakan Negara yang mempromosikan  kunci industry dan pada waktu yang sama menaikkan strategi penting dari sumber daya nusantara yang luas.
      Perang US di Vietnam sama seperti konflik-konflik di asia tenggara yang membuat Indonesia sebagai pusat  untuk politik perang dingin asia tenggara.
Krisis asia tenggara tidak berasal dari Indonesia, tapi di Thailand. Pemerintah Indonesia membuat dua kesalahan yang fundamental ketika menyambut pergolakan besar. Pertama, Indonesia tidak menganut control capital ketika investor-investor mulai menjual asset-aset Indonesia. Itu merupakan aliran bebas dari capital yang menyuarakan  ekonomi Indonesia. Investor-investor menarik uang mereka keluar dari Indonesia untuk alasan yang tidak baik selain dari kepanikan mereka.

Negara-negara pendonor dalam IMF mempertimbangkan sebuah kebrutalan dan korupsi yang dilakukan kediktatoran Suharto karena itu mendukung strategi kepentingan mereka dan menyajikan lingkungan yang bail untuk penanaman modal selama perang dingin yang menginginkan Suharto untuk mundur. Mereka membuat suatu keharusan untuk presiden Suharto meninggalkan jabatannya. Ini membuat IMF menciptakan penderitaan manusia yang tak terkira dalam bahan percobaan untuk menyelesaikan suatu tujuan politik.

A Liberal Cut

      Negara yang pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Kecuali kekuatan pasar pada akhirnya mampu mengontrol sektor-sektor penting ekonomi dan efisiensi tenaga, industri tidak akan mampu bersaing di pasar global. Yang disebut “third way” antara kapitalisme dan sosialisme yaitu terlibat dalam perencanaan pemerintah dan perumusan kebijakan industri. Pejabat pemerintah akan menggunakan kebijakan pajak, kredit, dan perdagangan untuk mendorong perkembangan industri di sektor-sektor inti, untuk memastikan kesetaraan yang lebih besar dari distribusi pendapatan, dan melakukan investasi dalam pendidikan dan kemakmuran di Asia, namun pada kenyataannya telah menyebabkan korupsi dan keruntuhan ekonomi.
      Neocalssical liberals berpendapat bahwa IMF seharusnya tidak melunakkan kebijkanan perekonomian Asia untuk investor asing. Menurut kaum liberal, Menurut kaum liberal, IMF menciptakan “bencana moral “. Investor akanberinvestasiberlebihkepada industry-industri dan bankirpihakbarat membuat ratusan miliar dolar dalam pinjaman berisiko dengan harapan bahwa mereka akan selamatk jika segalanya menjadi sulit. “Dalam hal ini, pola percepatan bantuan darurat untuk melunakkan krisis ekonomi benar-benar mendorong pembuatan kredit macet yang membantu menambah krisis”. IMF berguna dalam hal yang lebih sempit, mengatur menstabilkan nilai tukar uang, dan membantu dengan jangka pendek kesulitan neraca pembayaran. Intervensi IMF seharusnya tidak begitu dramatis untuk mengganggu kerja internal pasar.
      Institusionalis liberal berpendapat bahwa IMF adalah satu-satunya lembaga yang dapat membantu mencegah krisis ekonomi yang mempengaruhi hidup miliaran orang. IMF dapat mengembalikan kepercayaan investor dan pertumbuhan ekonomi bahkan jaminan kepada beberapa kreditur akan terlindungi dari konsekuensi penuh dari pilihan buruk ekonomi. IMF, World Bank, dan NGOs dapat membantu mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan pemerintahan yang lebih baik di negara berkembang. Good governance melibatkan akuntabilitas politik, kebebasan berserikat dan partisipasi, sistem peradilan suara, akuntabilitas birokrasi, dan reformasi pasar. Organisasi-organisasi internasional dapat memberikan insentif dan pengetahuan teknis yang mendorong pluralisme.
      Liberal institutionalism berpendapat bahwa alasan krisis ekonomi di Indonesia mengadopsi kebijakan-kebijakan IMF. Dalam hal ini IMF juga telah membantu menata ulang kembali kebijakan fiscal dan moneter dan kembali membuat keadaan ekonomi Asia ke jalurnya, IMF juga mengakui krisis ekonnomi yang melanda Indonesia dan Negara-negara Asia bukan hanya bersuber padsa satu masalah saja.

A Marxist Cut

      Kaum Marxis  setuju dengan pendapat  Neoclassical liberal bahwa di Indonesia keberadaan IMF merupakan “sosialisme untuk orang kaya”. Mereka berbeda dalam menjelaskan apa manfaat kaya dan memperkaya diri. Liberal neoklasik percaya bahwa pasar secara alami  hanya menjadi terdistorsi oleh politik, sedangkan, untuk Marxis, pasar secara inheren merupakan alat politik dan menguntungkan kepentingan kelas dominan. Bailout IMF hanyalah contoh lain bagaimana kelas pekerja mensubsidi kaum borjuis global. Seperti krisis peso Meksiko, disana bekerja orang-orang kelas di kedua negara industri dan berkembang maju yang akhirnya membayar tagihan kepada kaum borjuis, karena melalui pendapatan dan pajak gaji pemerintah, mereka juga berkontribusi dana untuk membayar kembali IMF. Presiden Soeharto dan keluarganya bukan satu-satunya yang diperkaya melalui periode kleptokratis. Kebijakan ekonomi seperti ini diadopsi dari administrasi kolonial Belanda, perusahaan multinasional Belanda, serta neo-imperialis, US, dan  perusahaan multinasional.
      IMF juga “sangat menganjurkan” Indonesia untuk menarik investasi langsung asing dan untuk memprivatisasi industri milik pemerintah. Jumlah ini memungkinkan bank-bank asing yang sama dan perusahaan multinasional melakukan investasi yang buruk di awal dalam membeli sektor-sektor ekonomi yang menguntkuungkan.

pola ini telah terlihat di Meksiko, Korea Selatan dan Thailand. Bank-bank dan investasi  jepang, Eropa, dan negara-negara lain yang berusaha keluar karena pinjaman IMF membuat negara-negara berkembang dalam krisis  untuk membayar kreditor asing. Dengan pinjaman penyesuaian struktural untuk meliberalisasi ekonomi, sistem kreditur yang sama kemudian disajikan dengan kesempatan membeli, system penawaran asset-aset ditawarkan dengan harga yang tidak pasti/dirahasiakan.

      Pabrik-pabrik diprivatisasi dan operasi jasa tenaga mereka memiliki kekuatan secara dramatis memangkas dan hukum tenaga kerja “direformasi untuk memberikan kekuatan pemilik baru terhadap pekerja dan mempekerjakan mereka kembali dengan upah yang lebih rendah secara dramatis. Pekerja melihat pendapatan mereka dipangkas, sementara penghematan menyebabkan ketersediaan pangan dan harga bahan bakar. Tenaga kerja di Indonesia telah mampu untuk diatur karena kepemimpinan asli mereka telah diberantas selama perang sipil 1965, selama lebih dari satu juta orang tewas dalam anti komunis. Kebijakan rahasia Soeharto “berhasil” meredam ancaman dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya, suara pekerja dapat diredam selama krisis akhir-akhir ini dan ketidakstabilan politik dan sosial merenggut nyawa ribuan orang. Dan dalam twist dialektika, kebijakan IMF yang dirancang untuk menyelamatkan kapitalisme telah memicu fundamentalisme Islam dan konflik etnis, yang bisa berarti matinya kapitalisme di Indonesia.
Di Indonesia juga tidak mengimplementasikan sebuah kebijakan yang barangkali dapat menyelesaikan krisis tersebut-capital controls. Presiden Suharto dan wahid juga menimbang beberapa formulasi kebijakan capital control, tetapi rencana tersebut ditolak oleh IMF. Kebijakan dari IMF sangat mengikat terhadap tekanan kebebasan Indonesia untuk bebas melakukan control capital.

Millenium Development Goals (MDG)

      MDG memadukan ortodoks dan pendekatan kritikal untuk mengembangkan dan mempekerjakan lebih banyak orang untuk perkembangan. Tujuan utamanya yaitu untuk membasmi kemiskinan dengan membagi dua proporsi kehidupan orang menjadi kurang dari 1 dollar dalam 1 hari dan mereka yang kelaparan hingga 2015. Apabila telah sukses dalam MDG 1, maka akan berlabjut ke MDG 2 yang menyediakan pendidikan yang universal bagi anak laki2 dan perempuan. Selanjutnya masuk ke MDG 3 yang bertujuan untuk menaikkan persamaan hak bagi perempuan, yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses dalam pendidikan dalam semua tingkatan. MDG 4 dan MDG 5 berpusat dalam mengurangi tingkat kematian anak2 dan meningkatkan kesehatan ibu2 secara respek. Lalu dilanjutkan dengan MDG 7 yang bertujuan untuk memerangi AIDS dan penyakit2 yang berinfeksi lainnya. Selanjutnya, MDG7 dan MDG 8 berfokus pada menjaga keseimbangan perkembangan tersebut dan membangun partner global untuk perkembangan itu sendiri.

Leave a Reply