Hukum Laut Internasional | Sejarah, Hukum Laut Indonesia, Dan Latar Belakang

 

 

Sejarah Hukum Laut Internasional

Hukum Laut Internasional – Bila kita berbicara tentang kedaulatan (sovereignty) atas laut maka tataran berpikir kita adalah  mengenai kedaulatan dari suatu negara atas wilayah perairan tertentu suatu negara. Namun  oleh karena karakteristik laut berbeda dengan daratan, maka agak sedikit sulit membuat batas wilayah air dari suatu negara. Perbedaan konsep berpikir tentang batasan pemahaman negara pantai dan negara kepulauan dengan segala konsekuensi yang melekat padanya turut memperkeruh dan memperlambat proses penentuan status pemilikan suatu wilayah.

Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara  komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang :

  
  • Teritorial Laut 
  • Zona Tambahan Perikanan  
  • Konservasi Landas Kontingen 
  • Laut Lepas
Namun demikian pada kisaran tahun 1970-an konvensi tersebut mulai dianggap tidak lagi memadai dan muncul tuntutan untuk meninjau kembali isi konvensi tersbut.

 

Hukum Laut Indonesia

      Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, akhirnya negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 menyepakati hasil konfrensi berupa  Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982 (United Nations Convention Law of the Sea/UNCLOS) yang terdiri dari 320 pasal dan 9 Annex4 dan mulai berlaku tahun 1994 sesuai ketentuan Pasal 308 Konvensi, yaitu 12 bulan setelah tanggal deposit dari instrumen ratifiksi ke-60 atas konvensi tersebut dan dalam hal ini baik Indonesia maupun Malaysia adalah negara yang ikut meratifikasi Konvensi tersebut.
      Dalam Konvensi 1982 ini konsep negara kepulauan mendapatkan pengakuan dengan dicantumkannya pengaturan mengenai hal ini dalam Bab 4 Konvensi tentang Negara Kepulauan5, dimana hal tersebut tidak terdapat dalam konvensi–konvensi Geneva tentang hukum laut tahun 1958. Pengertian yang diberikan konvensi ini tentang negara kepulauan adalah sebagai negara-negara yang terdiri seluruhnya dari satu atau lebih kepulauan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepulauan adalah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (interconnecting waters) dan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik :
  
  • Geografis 
  • Ekonomis 
  • Politis atau Secara Historis
  
Hal tersebut memang dipandang sebagai demikian. Dalam UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pada Pasal 2 menyatakan :

bahwa Negara RI adalah negara kepulauan  yang berarti segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan RI dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah RI sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan  Negara RI.

      Dengan batasan yang diberikan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai negara kepulauan, maka Indonesia secara khusus dengan ini telah mendapatkan pengakuan yang sah sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau sebagai suatu kesatuan negara. Oleh karena itu Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 ini dengan mengundangkannya dalam Undang-undang No.17 Tahun 1985 dan selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Prp No. 4 Tahun 1960.
      Negara kepulauan yang merupakan negara yang tidak seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan termasuk pulau-pulau lain yang erat hubungannya satu sama lainya, memiliki kedaulatan di perairan kepulauan yaitu perairan yang terletak di sisi dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan. Garis-garis pangkal lurus kepulauan menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar dari negara kepulauan  tersebut. Jadi jika dilihat dari batasan ini maka Malaysia  yang terletak di semenanjung Malaka (continental state) tidak termasuk dalam kategori negara kepulauan tapi hanya sebagai negara pantai (coastal state) biasa dan hal ini akan membedakan keduannya  dalam hal penghitungan luas wilayah perairan negara .

 

Perbedaan Negara Kepulauan dan Negara Pantai

      Perbedaan mendasar negara kepulauan dan negara pantai biasa adalah dalam penetapan titik dasar untuk penarikan batas perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Indonesia sebagai negara kepulauan dibolehkan menarik titik dasar dari ujung pulau terluar hingga 200 mil, sementara Malaysia hanya 12 mil dari daratan (Wilayah Malaysia yang dimaksud daratan adalah Sabah yang berada di Pulau Kalimantan) dan bukan pulau terluar (Sipadan-Ligitan). 
Oleh karena itu dalam penarikan batas wilayah laut  Malaysia dalam hal ini garis pangkal dan titik dasar dapat didasarkan pada pasal–pasal Konvensi 1982 antara lain: 
  • (a) Pasal 5 (Garis Pangkal Biasa)
  • (b) Pasal 6 (Karang)
  • (c) Pasal 7 (Garis Pankat Lurus)
  • (d) Pasal 8 (Mulut Sungai)
  • (e) Pasal 10 (Teluk)
  • (f) Pasal  11 (Pelabuhan)
  • Pasal 13 (Elevasi Surut)
Dengan demikian penarikan garis pangkal harus memperhatikan konfigurasi umum pantai dan tidak boleh terlalu panjang (dari Sipadan ke Sebatik) dan dalam hal ini Sipadan dan Ligitan harus diberlakukan sebagai special circumstances. Satu hal yang perlu diketahui bahwa selama ini Malaysia tidak pernah mengeluarkan posisi titik dasar dan garis pangkalnya dan hanya mengklaim landas kontinen saja. 

Leave a Reply